Di balik pandemi Covid-19, ada sisi lain yang membawa kita pada cerahnya percepatan transformasi digital di semua aspek.

Sebelumnya, pada Agustus 2020 lalu Presiden Joko Widodo mendorong percepatan transformasi digital yang dilakukan melalui lima aspek.

Pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, penyiapan roadmap transformasi digital sektor strategis. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, penyiapan sumber daya manusia (SDM) talenta digital, serta kelima penyiapan regulasi skema pendanaan dan pembiayaan untuk transformasi digital.

Transformasi digital berdampak baik dalam menangani pemulihan ekonomi Indonesia. Data Bank Indonesia mencatat ekonomi digital dalam satu tahun terakhir meningkat sebesar 11 persen, dari US$ 40 miliar di 2019 naik menjadi US$ 44 miliar di 2020.

Hal ini menunjukan transformasi digital di Indonesia tumbuh dengan baik. Tentu dalam pertumbuhan ini peran otoritas keuangan menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan ekosistem ekonomi dan keuangan digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau keuangan inklusif.

Inklusi Keuangan

Berbicara tentang inklusi keuangan, maka berbicara juga tentang ketimpangan ekonomi, literasi ekonomi masyarakat terhadap keuangan, penyedia layanan keuangan, dan juga otoritas keuangan sebagai pembuat kebijakan. 

Menurut Bank Dunia dalam laman resminya, mengartikan inklusi keuangan sebagai individu atau bisnis yang mempunyai akses untuk mempunyai keuangan yang cukup mampu untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

Sederhananya seperti ini, inklusi keuangan menunjukkan jumlah atau keadaan masyarakat yang menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti pinjaman, teknologi finansial, perbankan, asuransi, dan produk keuangan lainnya.

Inklusi keuangan memiliki tiga hal penting bagi perekonomian diantaranya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, dan untuk mendukung daya tahan ekonomi masyarakat dalam kondisi apapun.

Oleh karena itu inklusi keuangan membutuhkan literasi keuangan serta fungsi digital di mana masyarakat memahami pentingnya menggunakan layanan keuangan dan produk digital dalam pertumbuhannya.

Penggerak Ekonomi Digital

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 serta pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia, internet berperan bak superhero di film Marvel dalam pembentukan inklusi keuangan di Indonesia.

Dengan adanya internet, segala aktivitas pendukung pergerakan ekonomi dapat dilakukan melalui jarak jauh. Kerja dari rumah, berbelanja online, dan berjualan online merupakan segala aktivitas penggerak ekonomi. Bahkan aktivitas ini dinilai akan terus berlanjut meski aktivitas di luar rumah kembali seperti sediakala.

Seperti data yang dilansir dari laporan e-Conomy SEA 2020 Google yang menemukan bahwa 93% dari responden di Indonesia menyatakan akan kembali menggunakan layanan digital seperti e-commerce bahkan setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Baca juga : Kolaborasi Modalku dengan BNI, Buat Escrow Account bagi Pendana dan Peminjam

Data Statista dalam laporan Digital Market Outlook, juga menyebutkan bahwa pengguna e-commerce di Indonesia tahun ini diprediksi tumbuh 15% dari total 138 juta pengguna pada tahun 2020, atau mencapai 159 juta pengguna di tahun 2021.

Sementara pendapatan industri ini diprediksi meningkat sebanyak 26% mencapai US$ 38 juta, dari US$ 30 juta pada tahun 2020 lalu.

Berkat ekosistem yang semakin berkembang, pengguna e-commerce memang diprediksi akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Untuk mendukung pola aktivitas dan berbelanja masyarakat, otoritas keuangan difungsikan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dengan menyediakan program layanan masyarakat yang mumpuni melalui Laku Pandai.

Program ini menjadi salah satu program yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diantaranya program KUR klaster, Jaring, Bank Wakaf Mikro, Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), dan Laku Pandai itu sendiri.

Peran Laku Pandai dalam Menggerakan Ekonomi Digital

Laku Pandai disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor (branchless banking) dalam rangka keuangan inklusif, yaitu Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan, serta melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota.

Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah, peran Laku Pandai semakin menguntungkan karena berperan aktif ketika aktivitas masyarakat hanya dapat dilakukan di wilayah mereka saja.

Ronny Venir, Direktur Layanan dan Jaringan Bank BNI mengungkapkan, BNI telah berhasil mewujudkan layanan perbankan tanpa kantor (branchless banking). Terbukti dengan berkembangnya transaksi digital baik melalui mobile banking maupun melalui BNI Agen46 di berbagai daerah.

“Transaksi digital kita melalui mobile banking dalam setahun terakhir meningkat hingga 58%. Transaksi melalui BNI Agen46 juga mengalami kenaikan. Saya yakin, dengan semakin banyak fitur baru yang mengakomodasi masyarakat sesuai kebutuhan setempat, akan memperbesar transaksi secara digital ke depan,” ungkap Ronny.

Melalui BNI Agen46 tersebut, warga dapat melakukan transaksi sama dengan yang dilakukan di gerai dan kantor BNI. Di sini masyarakat dapat melakukan tarik tunai, melakukan setoran, serta dapat membuka tabungan yang disebut dengan tabungan BNI Pandai. 

Tidak ada potongan bulanan pada tabungan tersebut dan masyarakat tetap mendapatkan buku tabungan serta kartu ATM. Bahkan masyarakat dapat melakukan transaksi-transaksi lainnya, seperti pembayaran token listrik, BPJS, membeli pulsa dan pembayaran multifinance seperti pembayaran e-commerce.

Baca juga : Pemerintah Menargetkan Puluhan Juta UKM Masuk Ekosistim Digital Tahun Depan

Hingga saat ini 17 wilayah dari Sabang sampai Merauke telah terdapat 2.021 outlet serta 156.000 agen. Rencananya BNI akan terus melakukan pendistribusian BNI Agen46, dan menunjuk warung kelontong, bahkan pedagang sayur keliling agar layanan perbankan semakin inklusif.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ekonomi digital dalam pemulihan ekonomi nasional di Indonesia, sekaligus inklusi keuangan yang maju.

“Jadi nantinya, warung mereka seolah-olah menjadi cabang BNI. Kita memberdayakan masyarakat, ini tidak hanya menambah income bagi BNI tapi para pelaku UMKM tadi, karena mereka setiap transaksi mendapat fee, buka rekening dapat fee, bayar pulsa dapat fee, semua transaksi mendapat fee,” ujar Ronny.

Peran BNI Agen46 sebagai Laku Pandai milik BNI membantu mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Seperti tagline ‘Melayani Paling Dekat’, BNI Agen46 berperan sebagai ujung tombak mewujudkan ekonomi digital dalam pemulihan ekonomi nasional di Indonesia.

• Editor: Tri Wahono