Hasil survei CIGI-Ipsos 2016 mengungkapkan, sebanyak 65% dari 132 juta pengguna internet di Indonesia percaya mentah-mentah informasi di dunia maya tanpa mengecek kebenarannya. Padahal konten yang tersebar berpotensi memicu konflik dan ujaran kebencian. Fenomena ini terjadi karena kurangnya literasi digital di masyarakat.

Menyikapi fenomena ini, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap transformasi digital. Berbagai strategi dilakukan baik di hulu dan hilir. Di hulu pemerintah menggerakan upaya literasi digital kepada masyarakat, sedangkan di sisi hilir melalui pengendalian konten dan penegakan hukum.

“Peningkatan literasi digital masyarakat dilakukan secara komperehensif dan masif. Upaya ini dilakukan dengan sinergi bersama banyak pihak dalam kerangka Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi,” ujar Farida Dwi Cahyarini dalam Internet Governance Forum 2017 di Markas PBB, Jenewa, Senin (18/12), seperti dikutip dari laman Kominfo.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang   Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan atau menginstruksikan penyedia sistem elektronik untuk menghentikan akses terhadap informasi atau konten elektronik yang tidak sah.

Upaya pemanfaatan teknologi untuk perkembangan ekonomi digital juga dilakukan melalui program SME's Go Digital, Digital Startup serta inisiatif lain bersama dengan sejumlah institusi di Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa inisiatif di sektor strategis seperti kesehatan, pertanian, dan pendidikan.

Pemerintah juga berupaya menggandeng platform media sosial global untuk mengatasi penyebaran hoaks, radikalisme, dan ujaran kebencian. Serta memastikan semakin banyak konten positif dan produktif di dunia maya.

• Editor: Wicak Hidayat