Untuk mempercepat transformasi digital, bukan hanya teknologi saja yang bekerja canggih, namun literasi digital pun harus terus di cekoki agar transformasi digital berjalan lancar. Salah satu usaha pemerintah untuk memperlancar transformasi digital adalah dengan membuat agenda.

Agenda ini berfungsi untuk mengembangkan teknologi hingga sumber daya manusia, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan baik.

Meskipun disisi lain, teknologi telah merubah kebiasaan manusia yang biasa manual menjadi digital ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, pemerintah terus berupaya untuk menyukseskan transformasi digital di masa mendatang.

Presiden Indonesia Joko Widodo juga mengingatkan untuk memanfaatkan momen COVID-19 untuk mempercepat transformasi digital. Dengan ini, transformasi digital yang di prediksi berjalan di tahun 2025, akan semakin cepat.

“Momentum (COVID-19) yang menurut arahan Bapak Presiden Joko Widodo tidak boleh dilewatkan dan justru harus dimanfaatkan. Upaya ini tercakup dalam bingkai besar agenda Percepatan Transformasi Digital Nasional,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate.

Berikut 5 Agenda pemerintah agar transformasi digital berjalan lancar:

Penuntasan Jaringan Internet Cepat
Yang pertama, agenda penuntasan pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi. Walau Palapa ring dan 4G telah membentang di daratan dan lautan nusantara sepanjang 348.442 km, namun pemerintah masih perlu menuntaskan infrastruktur internet di 12.548 Desa/Kelurahan yang selama ini belum terjangkau layanan internet memadai.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengatakan hingga saat ini, pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan jaringan fiber-link, microwave-link, dan satelit.  Salah satunya melalui peluncuran satelit multifungsi atau high-throughput satellite (HTS) SATRIA pada tahun 2023 mendatang.

Pemerintah berharap satelit ini dapat menjangkau 150.000 titik layanan publik yang saat ini belum memiliki akses internet memadai.

Pembangunan Data Nasional
Selanjutnya, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang menjadi prasyarat terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia, serta farming dan refarming spektrum frekuensi radio untuk efisiensi jaringan maupun pengembangan teknologi 5G.

PDN direncanakan akan memiliki kapasitas prosesor 43.000 cores dan kapasitas penyimpanan sebesar 72 Petabytes.

Pembangunan PDN ini ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, integrasi, interoperabilitas, dan konsolidasi data pemerintah pusat dan daerah.

Peningkatan SDM
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan mulai dari level “literasi digital”, “talenta digital”, sampai level “kepemimpinan era digital”. Presiden Joko Widodo menargetkan untuk memenuhi kebutuhan digital 15 tahun kedepan setidaknya membutuhkan 9 juta talenta.

Penguatan Ekosistem Digital
Penguatan ekosistem ekonomi digital dengan memfasilitasi program-program seperti UMKM/UMi jualan online, pemanfaatan teknologi digital oleh petani/nelayan, dan pengembangan startup digital. Selain itu penguatan ekosistem lainnya, Menkominfo berupaya membangun ekosistem digital dengan berbagai kebijakan pengembangan teknologi. Salah satunya penambahan dan penataan frekuensi dengan target capaian tambahan spektrum frekuensi 1.310MHz pada akhir tahun 2024, yang juga ditujukan mendukung inisiatif pengembangan 5G.

Mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi
Teknologi digital yang serba internet, juga diperlukan sebuah perlindungan hukum. Untuk penyelesaian legislasi primer pendukung ekosistem digital agar terhindar dari kejahatan cyber, pemerintah mengusung Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menyatakan parlemen menargetkan Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi bisa disahkan pada awal 2021.

• Editor: Rommy Rustami