Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%.

Aturan ini rencananya akan berlaku pada akhir Maret 2018, setelah sebelumnya Presiden menilai banyak UKM yang mengeluhkan pajak 1% final.

“Saya kemarin sebetulnya menawarnya 0,25 persen, tetapi Menteri Keuangan bilang tidak bisa. Ini kalau turunnya sampai sejauh itu, ini akan mempengaruhi penerimaan, pendapatan pemerintahan, jelas Presiden Joko Widodo terkait penurunan pajak untuk UKM saat memberikan sambutan Pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2018, yang dikutip dari Antara, Senin (12/3).

Baca juga: 8 Poin Penting Dalam Roadmap E-Commerce Yang Perlu Diketahui Para Pelaku Usaha

Mengenai tarif pajak PPh final diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Sasaranya wajib pajak (WP) pribadi maupun badan yang punya usaha dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Sementara itu, presiden menilai perubahan tata ruang ekonomi global menjadi peluang bagi ekonomi Indonesia untuk melaju pesat. Adapun sejumlah usaha, seperti makanan, minuman, dan industri “lifestyle” memiliki prospek cerah secara global.

Baca juga: Menkeu: Kewajiban Pajak Ekonomi Digital Harus Adil

“Saya kira bisnis-bisnis seperti inilah yang nantinya akan berkembang dengan baik. Saya kira saya sudah melihat di beberapa negara, warung makan, resto-resto seperti ini akan bererak cepat sekali,” ujar Presiden saat menjelaskan Warunk Upnormal sebagai contoh usaha makanan dan minuman.

Terkait perkembangan startup di Indonesia, menurut Presiden Jokowi saat ini startup aplikasi berbasis digital akan berkembang pesat, khususnya di bidang sociopreneurship. Selain itu, dari sektor kerajinan, sejumlah industri seperti jaket kulit berlukis, motor modifikasi, dan usaha kreatif lainnya akan meningkat pesat seiring gencarnya promosi.

• Editor: Wicak Hidayat