Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalami gangguan sejak Kamis (20/6/2024). Bahkan diketahui, brain cipher ransomware ini mengunci data PDN dan meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 131,2 miliar.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengonfirmasi bahwa gangguan server di PDN disebabkan oleh ransomware.
"Perlu kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware, dengan nama brain cipher ransomware," kata Hinsa dalam konferensi pers yang juga bisa disimak di YouTube Kemkominfo TV.
Baca juga: Darurat Security Cyber, Serangan Malware Indonesia Tertinggi Di Asia Pasifik
Ransomware adalah kategori program jahat (malware) yang mengunci data di komputer dengan enkripsi, lalu berusaha memeras korban dengan meminta tebusan.
Pada kasus ini ransomware yang mengincar Pusat Data Nasional berjenis Brain cipher ransomware. Ransomware ini merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0.
"Jadi memang di dark web (situs gelap) itu ada jalan dan kita ikuti, mereka (pihak yang menyebar ransomware) minta tebusan ada 8 juta dollar AS. Demikian," kata Direktur Network dan IT Solutions Telkom Herlan Wirjanako, dalam kesempatan yang sama.
Gangguan terhadap fasilitas yang mengelola data dari sejumlah instansi pemerintah ini diketahui mengakibatkan sejumlah layanan publik, salah satunya layanan imigrasi menjadi tumbang.
Baca juga: 3 Ancaman Yang Harus diPerhatikan Untuk Keamanan Data Pengguna Dunia Maya
Kini, BSSN bersama Kemkominfo, Cyber Crime Kepolisian RI (Polri), dan KSO Telkomsigma masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh. "Masih mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat, dengan segala keterbatasan barang bukti. Karena kondisinya barang bukti terenkripsi. Ini juga harus kami pecahkan," lanjut Hinsa.
Selain investigasi, tim gabungan BSSN masih berupaya mengatasi dampak dari serangan tersebut, termasuk memulihkan data yang terkunci serta layanan publik terdampak.
“Upaya-upaya ke sana sudah kami rumuskan dan kami diskusikan tadi, sehingga diharapkan bisa dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik,” kata Hinsa. Hinsa juga melaporkan kemajuan upaya yang dilakukan pemerintah per Senin (24/6/2024) pagi ini.
Ia mengatakan bahwa layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal, mulai dari layanan visa dan izin tinggal, layanan paspor, hingga layanan manajemen dokumen keimigrasian. "Ini sudah berjalan, walaupun nantinya tetap akan dilakukan evaluasi-evaluasi berikutnya," ujar Hinsa.